Gelanggang Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Roy Suryo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Presiden Joko Widodo pada Selasa, 7 Juli 2026.
Hakim tunggal I Ketut Darpawan menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu tidak sah karena cacat formil. Putusan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan penggeledahan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan tanggal 18 Juni 2026 tidak memenuhi syarat formil. Begitu pula dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukan pada 19 Juni 2026 juga dinyatakan tidak sah. Hakim menilai Roy Suryo bersikap kooperatif dan tidak ada indikasi melarikan diri dari proses hukum.
Roy Suryo menyambut putusan ini dengan menyatakan bahwa keputusan hakim bukan kemenangan pribadi, melainkan untuk penegakan hukum bagi semua pihak. Ia mengapresiasi pertimbangan hukum yang disampaikan hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam praperadilan tersebut.
Meski demikian, Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Abrianto Pardede menegaskan bahwa proses penyidikan tetap berlanjut. Polda Metro Jaya menghormati putusan hakim, namun menyatakan bahwa pengabulan sebagian gugatan tidak membuat seluruh berkas penyidikan menjadi tidak sah. Roy Suryo sendiri telah mengajukan praperadilan kedua terkait penetapan status tersangkanya yang akan disidangkan pada 10 Juli 2026.
