Gelanggang Jakarta – Jakarta – Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengguncang ibu kota, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dan Istana melontarkan tuduhan makar.
Bareskrim Polri pada Selasa malam, 3 November 2026, menetapkan mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka penyadapan ilegal. Mereka adalah Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, dan Inspektur Jenderal Slamet Uliandi. Penyadapan diduga menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha.
Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin mengungkapkan dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta bahwa penyadapan ilegal tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka dijerat dengan Pasal 31 ayat 1 dan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait akses ilegal serta perusakan informasi elektronik. Penyidik juga menemukan dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November 2026 memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta yang melontarkan tuduhan keras. Pemerintah menilai tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sudah mengarah pada penggulingan kekuasaan atau makar. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kemudian membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan upaya makar di balik aksi penyadapan terhadap presiden.
Listyo Sigit Prabowo yang merupakan mantan ajudan Presiden Joko Widodo sebelumnya menjabat sebagai Kapolri sejak 27 Januari 2021 hingga 1 Oktober 2026, kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Namun akibat kasus ini, ia diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan dan kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Mantan Presiden Jokowi merespons kasus ini dengan meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
