Gelanggang Jakarta – Jakarta – Mahkamah Konstitusi menegaskan sisa kuota internet yang belum digunakan konsumen tidak boleh hangus dan harus dapat digunakan hingga habis.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan pengemudi ojek online Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari terkait skema kuota internet hangus. Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dibacakan di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis (23/7/2026).
MK menyatakan sisa manfaat layanan telekomunikasi yang telah dibeli pengguna merupakan bagian dari hak milik pribadi. Karena itu, sisa kuota harus tetap dilindungi dan dapat digunakan oleh konsumen. Hakim MK Adies Kadir menegaskan kuota yang belum sepenuhnya digunakan harus tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna jasa telekomunikasi untuk dapat dipergunakan hingga habis tanpa dibebani biaya tambahan.
Ketua MK Suhartoyo menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. MK mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif seperti rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, atau refund.
Putusan ini memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi sekaligus memperkuat perlindungan hak konsumen. Kuasa hukum pemohon Viktor Santoso Tandiasa menyebut putusan MK menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak konsumen di sektor telekomunikasi dan mendorong terciptanya layanan yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat Indonesia.
