• Fri. Nov 20th, 2026

Gelanggang JKT

My WordPress Blog

Polri Pastikan Listyo Sigit dan Jenderal Lainnya Jalani Sidang Etik Pekan Depan, Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat

ByGelanggang Jakarta

Nov 11, 2026

Gelanggang Jakarta – Jakarta – Polri menegaskan akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi lainnya pekan depan, menyusul pemecatan Irjen Ahrie Sonta terkait kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan pada Rabu (11/11/2026) bahwa sidang etik untuk tersangka penyadapan ilegal lainnya dijadwalkan pekan depan setelah pemeriksaan selesai. Polri memastikan tidak ada perlakuan istimewa kepada siapa pun dalam proses penegakan kode etik ini, termasuk kepada mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang kini berstatus tersangka.

Sehari sebelumnya, Majelis Sidang KKEP Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution pada Selasa malam (10/11/2026). Ahrie Sonta terbukti melakukan perbuatan tercela terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri, dengan menggunakan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Meski telah dipecat, Ahrie Sonta menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan), Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri), Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri), dan Irjen Slamet Uliandi (mantan Kadiv TIK Polri). Penyadapan diduga berlangsung selama periode 2025-2026.

DPR RI melalui Komisi III dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas kasus penyadapan ilegal ini, termasuk mengungkap siapa dalang dan motif di balik penyadapan tersebut. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) dengan ancaman 6 tahun, serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE dengan ancaman 8 tahun kurungan. Penyidik juga tengah mendalami dugaan unsur makar dalam kasus ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *